Connect
To Top

Pemindahan Ibukota akan Mengancam Keberlangsungan Hidup Masyarakat Adat dan Lingkungan

“Tidak hanya keberlangsungan hidup masyarakat adat, eksistensi mangrove sebagai ruang hidup masyarakat dan sumber makanan bagi fauna di sekitarnya juga terancam”

Ulumasen.com, Ide pemindahan Ibukota yang digelontarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada pada 29 April 2019 yang lalu tepatnya menjelang sidang sengketa pilpres mengundang pro dan kontra, sebagian mendukung dan banyak juga yang kontra atas berbagai alasan, salah satunya terancamnya keberlangsungan hidup masyarakat adat dan lingkungan serta dugaan jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah rilis yang diterima ulumasen.com pada Kamis (17/12/2019) dari Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung beberapa lembaga diantaranya, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan Laporan menyebutkan, berdasarkan kajian yang dilakukan selama tiga bulan selain terancamnya keberlangsungan hidup masyarakat adat dan lingkungan, sejumlah nama yang berpotensi menjadi penerima manfaat atas megaproyek kuat dugaan hanya menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kalimantan Timur.

Koordinator JATAM Nasional Merah Johansyah  menyebutkan, Ketiga ring kawasan IKN yang keseluruhannya mencapai 180.965 hektar ini bukan ruang kosong. “Di areal tersebut terdapat 162 konsesi pertambangan, kehutanan, sawit, PLTU batu bara hingga properti. Sebanyak 158 dari 162 konsesi ini adalah konsesi batu bara yang masih menyisakan 94 lubang tambang menganga. Nama-nama tenar dalam bentang politik Indonesia ada di balik kepemilikan konsesi perusahaan tersebut.

“Korporasi dan oligark punya kesempatan pertama untuk memastikan investasi mereka aman dan bersiasat dengan megaproyek IKN. Sebaliknya, suara masyarakat asli Suku Paser Balik diabaikan setelah ruang hidup mereka dirampas oleh PT ITCI saat masuk kawasan tersebut tahun 1960-an,” ujar Merah Johansyah, Koordinator JATAM Nasional.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi memastikan bahwa hal tersebut  hanyalah mega bagi-bagi proyek dengan aroma politik oligarki yang kental, mengingat bahwa para pendukung politik yang berlatar bisnis batu bara. Pemenuhan kebutuhan energi IKN yang diperkirakan 1,5 GW ini memberi ruang dan alasan untuk membangun industri energi kotor (PLTU batu bara) lebih besar di Kalimantan Timur, yang akhirnya hanya menduplikasi masalah Jakarta ke IKN dan Kalimantan,” kata Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia.

Ia menambahkan bahwa kini sebanyak 150 keluarga Paser Balik di Desa Pamaluan atau ring 1 IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara ini kembali cemas karena keputusan Jokowi memindahkan ibukota tidak pernah meminta pendapat mereka. Bahkan, seketika diumumkan proyek ibu kota baru, PT ITCI Hutan Manunggal malah semakin beringas dengan cepat memperluas penguasaan lahan yang mengorbankan wilayah adat mereka.

Tidak hanya keberlangsungan hidup masyarakat adat, eksistensi mangrove sebagai ruang hidup masyarakat dan sumber makanan bagi fauna di sekitarnya juga terancam, Ujar Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi.

Peneliti Forest Watch, Anggi Prayogi Putra juga mengungkapkan Hasil kajian pihaknya menunjukkan, lebih dari 16 ribu hektar ekosistem mangrove terancam hilang akibat rencana pembangunan IKN dan rencana pembangunan akibat RTRWP. Ekosistem mangrove merupakan tutupan lahan yang tepat saat ini.

“Karena dari hasil kajian kami sepanjang pesisir teluk memiliki Indeks Bahaya Banjir dan Indeks Kerentanan Banjir yang tinggi, tidak cocok jika dilakukan konversi-dibangun atau dijadikan permukiman bahkan kawasan industri,” ucap Anggi Prayogi Putra, peneliti Forest Watch Indonesia.

Forest Watch Indonesia intens melakukan kajian khususnya di Teluk Balikpapan sejak 2016. Bersama masyarakat pesisir di teluk, mereka mengusulkan agar daerah tersebut dijadikan sebagai area perlindungan (kawasan konservasi).

Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional WALHI menambahkan, Beban lingkungan di Kaltim sudah berat oleh ekstraksi sumber daya alam, dalam hal yetsebut ia yakin akan bertambah menjadi krisis multidimensi oleh perluasan penyangga ibukota.

“Memperluas ketimpangan ekonomi karena para pemegang konsesi akan segera menjadi tuan tanah perluasan pembangunan ibu kota,” kata Zenzi Suhadi

Dengan berbagai fakta ini, sebuah pertanyaan besar mengemuka. Benarkah keputusan pemindahan ibu kota ini untuk kepentingan publik atau justru kepentingan elit?

You must be logged in to post a comment Login

More in Berita