Connect
To Top

Masyarakat Gampong Bunin dan Damaran Baru Serahkan Dokumen Usulan HPHD kepada KLHK

Ulumasen.com | Jakarta – Perwakilan Masyarakat dan aparatur Gampong Bunin Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur dan Gampong Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah serahkan dokumen usulan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Kerjasama Lingkungan (PSKL) pada Rabu (20/02/2019).

Penyerahan dokumen usulan Hutan Desa kedua Gampong dilakukan secara langsung kepada KLHK yang difasilitasi Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) dengan luas permohonan usulan kawasan Hutan Desa Gampong Damaran Baru dengan luas 400 Hektar kawasan lindung dan Gampong Bunin mengusulkan 1189 kawasan hutan lindung dan 1951 Hektar kawasan hutan produksi.

Hal tersebut dilakukan atas semua dokumen persyaratan usulan hutan desa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Usulan HPHD ini diserahkan atas keyakinan dan kesiapan masyarakat desa untuk melakukan penjagaan dan pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan keberadaan hutan di desa mereka.

Pada kesempatan tersebut Keuchik Gampong Bunin, Mustakirun mengungkapkan, permohonan pengeloalaan hutan desa ini merupakan keinginan masyarakat gampong Bunin dalam menjaga kelestarian hutan secara mandiri dan untuk membuka pemahaman masyarakat yang bahwa dimana hutan yang selama ini masyarakat beraktifitas merupakan hutan Negara yang bisa dimanfaatkan secara mandiri oleh masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan tanpa harus merusak demi masa depan hutan itu sendiri.

“Permohonan HPHD ini kami sampaikan kerena kami ingin menjaga dan mengelola hutan kami secara mandiri, dari dulu kami beraktifitas di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi Bunin tapi kami tidak tahu kalau hutan itu milik negara”, ujar Mustakirun.

Selain itu Badan Pengawas Gampong Damaran Baru, Nuzul Alfiandi meyampaikan bahwa penyerahan dokumen yang difasilitasi Yayasan HAkA ini merupakan langkah tepat yang diambil dalam penyelamatan hutan di Gampong Damaran Baru, apa lagi Gampong Damaran Baru merupakan daerah kawasan rawan bencana banjir bandang sehingga diharapkan pengelolaan Hutan yang mandiri ini dapat memastikan hutan tetap terjaga dan lestari.

“Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena Yayasan HAkA berkenan memfasilitasi kami untuk menyerahkan dokumen permohonan usulan hutan desa secara langsung kepada KLHK di jakarta.

“Semoga ini pilihan yang tepat untuk memastikan hutan kami tetap terjaga, hal itu disebabkan gampong kami masuk kedalam zona merah kawasan rawan bencana banjir bandang”.

Pada kesempatan yang sama Program manager SeTAPAK Yayasan HAkA, Crisna Akbar menyebutkan usulan hak pengelolaan hutan desa ini dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dapat melakukan pengelolaan kawasan hutan melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu dan pemanfaatan eko wisata sehingga dapat menunjang peekonomian masyarakat dalam kawasan hutan dan dapat meminimalisir terjadinya perambahan hutan.

Crisna Akbar juga mengungkapkan, berdasarkan temuan perambahan hutan yang dilakukan oleh individu masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam hal ini besar harapan dengan adanya hutan desa masyarakat dapat menjaga kawasan hutan dengan memanfaatkan hasil hutan untuk perekonomian masyarakat tanpa harus merusak, sehingga hutan tetap lestari dan terhindar dari bencana serta dapat menjamin ketersedian sumber air bersih untuk masyatakat secara luas, pungkas Crisna, (SP).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Berita