Connect
To Top

Dianggap Bermasalah, Masyarakat Sipil Aceh Lakukan Konsolidasi untuk Revisi Qanun RTRW Aceh

“Harus dipastikan seluruh rencana strategis termuat dalam usulan dan yang terpenting setiap usulan baru harus evidence based bukan sebatas opini”

Ulumasen.com | Banda Aceh,- Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal proses revisi qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tantang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2023, Masyarakat Sipil Aceh Melakukan Konsolidasi. Kegiatan konsolidasi tersebut diinisiasi oleh WALHI Aceh berlangsung di Oasis Hotel Banda Aceh dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil di 18 kabupaten/kota yang ada di Aceh, Senin (23/12/2019).

Konsolidasi tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari serangkaian agenda advokasi masyarakat sipil Aceh dalam mendorong revisi qanun RTRWA, ujar Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, SH.

Yang mana menurut M Nur, qanun tersebut dianggap bermasalah baik secara prosedural maupun substansi. melakukana litigasi pada tahun 2014, berbagai pemikiran positifpun telah disampaikan kepada pemerintah Aceh dalam lima tahun terakhir, sehingga pada dalam rentan waktu 2018-2019, qanun tersebut dilakukan Peninjauan Kembali (PK) oleh pemerintah Aceh, dengan rekomendasi akhir qanun RTRWA dinyatakan harus direvisi dan Pemerintah Aceh juga telah membentuk tim revisi.

Walhi Aceh sendiri sebut M Nur, salah satu unsur masyarakat sipil yang dimasukan dalam tim PK dan tim revisi menginisiasi kegiatan konsolisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan-masukan sekaligus bagian dari pengawalan proses revisi. Dalam kegiatan ini WALHI Aceh mengundang empat narasumber yang terdiri dari Kementerian ATR, Dinas PUPR Aceh, Akademisi, dan Kanwil BPN Aceh.

Sekretaris tim revisi, Muhammad Iksan, ST, MT, M.Eng menyampaikan bahwa, tahapan revisi baru pada pembentukan tim, dan pegumpulan data awal. Ditargetkan Tahun 2020 sudah masuk pada tahapan substansi, karena pada tahun tersebut juga harus dilakukan singkronisasi dengan 19 kabupaten/kota yang juga melakukan revisi qanun tata ruang ditingkat daerah.

Sementara Ibu Issana M Burhan ST, MUP selaku akademisi memberikan beberapa catatan penting diantaranya, revisi qanun RTRWA harus mampu mengakomodir dan memastikan kebutuhan RTRW Kabupaten/Kota yang saat ini sedangkan dalam tahap PK menjadi bagian yang terintegrasi dengan RTRW Provinsi.

Ibu Issana melanjutkan, Rencana struktur ruang dan pola ruang hingga pemanfaatan dan pengendalian ruang harus mencerminkan tujuan dan maksud penyelenggaran RTRWA dan revisi qanun harus berorientasi berwawasan lingkungan. Proses revisi harus dilakukan secara partisipatif, namun pertanyaan kemudian melalui apa partisipasi itu dapat dilakukan oleh masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Kasie Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Sumatera Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Fahmi ST M.Eng Ph.D mengatakan, proses revisi qanun tata ruang bukanlah kegiatan pemutihan akan tetapi harus disingkronkan dengan RPJP, karena menurutnya dua dokumen tersebut harus terintegrasi.

“Harus dipastikan seluruh rencana strategis termuat dalam usulan dan yang terpenting setiap usulan baru harus evidence based bukan sebatas opini”, tegas Fahmi.

Masyarakat sipil Aceh sepakat untuk mengawal proses revisi qanun tata ruang baik secara prosedural maupun muatan substansi pengaturan. Untuk itu, diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk transparan dan terbuka kepada masyarakat sipil setiap proses revisi yang dilakukan, sehingga apa yang terjadi pada tahun 2013 tidak terulang kembali dalam proses revisi ini, pungkasnya.

You must be logged in to post a comment Login

More in Berita